ACEHFOOTBALL.net — Di tengah semangat menggulirkan kembali kompetisi di tengah pandemi Covid-19 muncul wacana tidak produktif: menggelar kompetisi sepak bola nasional tanpa degradasi.
Sungguh ini dagelan di saat negara lain sudah melangkah lebih progresif menjalankan kompetisi menuju kenormalan baru. Namun, sepak bola Indonesia malah berpikir mundur. Terkesan main-main. Lelucon. Kompetisi tanpa degradasi membuka celah menjadi lahan judi.
Ingat, inti dari kompetisi adalah promosi dan degradasi. Bila tanpa degradasi, bukan kompetisi namanya. Tapi, turnamen. Yang dikhawatirkan bila tanpa degradasi pemain atau klub bermain setengah hati. Seadanya saja.
Kompetisi ini tidak kompetitif. Akan terjadi jual beli pertandingan untuk mendapatkan pemasukan yang tidak halal di sepak bola. Dan, bila ini terjadi akan sangat buruk buat perkembangan sepak bola nasional.
Sejauh ini judi dan pengaturan skor menjadi penyakit kronis bola kita sampai akhirnya dibentuk satuan tugas dari kepolisian, Satgaspolri anti Mafia Bola.
Nah, kalau pintu itu kembali dibuka lewat kebijakan tanpa degradasi, ini sangat berbahaya. Ini akan menjebak Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan untuk melanggar Statuta PSSI dan juga mencoreng citranya sebagai polisi bila match setting dan match acting dan match fixing sampai terjadi.
Ingat pengalaman mantan Ketua Umum Edy Rahmayadi yang dilengserkan di tengah jalan akibat tak mampu mengendalikan para mafia bermain. Perlu diingat, situasi saat ini berbeda dengan awal 2020 saat pandemi baru terjadi. Kini, semua sudah menuju kenormalan baru.
Semua negara menjalankan kompetisi seperti biasanya meski digelar tanpa penonton dan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Intinya, kalau tidak ada degradasi ya tidak perlu ada kompetisi. Buat saja turnamen sepanjang pandemi. Jangan dibuat aneh.
Di satu sisi Liga 1 tanpa degradasi, di sisi lain Liga 2 ada promosi tanpa degradasi. Pecinta sepakbola pasti bertanya: ADA APA INI? Saran kami dari Save Our Soccer, agar sepakbola kita tetap sehat, jalankan saja kompetisi sesuai aturan. Tidak perlu dimunculkan kebijakan kontroversial. Itu saja!
